RSS Feed (xml)
Apa jadinya jika Sri Mulyani mundur sebagai Menkeu? Inilah pertanyaan yang langsung mengemuka tatkala isu pengunduran dirinya merebak sore kemarin (6/11). Tapi, sebelumnya tentu saja pertanyaannya adalah: apa yang menyebabkan Ani,begitu Sri Mulyani kerap disapa, mundur?
Tak sulit untuk menebak. Sebagaimana dibenarkan sumber berpolitik, adalah pembatalan pencabutan suspensi saham Bumi Resources yang menjadi pangkal kekecewaan Sri Mulyani. Terakhir, rencana pencabutan yang semestinya dilakukan Kamis (6/11) dibatalkan. Ini adalah pembatalan yang untuk kesekian kalinya.
Dirut BEJ menyatakan secara singkat pembatalan itu dilakukan atas permintaan pemerintah RI. Hal ini pastinya menimbulkan rumor dan ketidakpastian di lantai bursa. Ini jelas sinyal yang tak baik di tengah-tengah gejolak finansial yang melanda negeri ini. Inilah yang kiranya menjadi concern Ani selain soal keharusan adanya "perlakuan yang sama" untuk semua pemain bisnis di negeri ini.
Dalam urusan Bumi ini, Sri Mulyani sejatinya tak langsung berhadapan dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang notabene adalah pemilik Bumi Resources. Disebut-sebut, Wapres Jusuf Kalla-lah yang paling keras menentang pencabutan suspensi atas Bumi.
Entah berhubungan atau tidak, sejumlah ekonom yang sebenarnya terbilang vokal dari mulai Revison Baasir hingga Fadhil Hasan ramai-ramai mengutuk Ani sebagai ekonom neoliberal dan yang paling menyakitkan pastilah tuduhan: tidak nasionalis karena teguh berpendirian suspensi saham-saham Bakrie harus dicabut setelah pihak korporasi melakukan paparan informasi ke publik.
Belakangan, dikabarkan kedua ekonom itu menjadi komisaris di salah satu BUMN. Tak pelak ada yang menduga, guliran wacana ini memang dimaksudkan untuk memojokan dan bahkan mendeskritkan Ani di mata publik.
Dalam soal Bakrie, Ani dianggap tak bisa mengerti dan atau memahami konstelasi politik. Bagi Kalla dan SBY, Bakrie jelas bukan sekadar seorang menteri atau pengusaha lokal. Ada relasi dan salingketergantungan yang dalam sebagaimana ditunjukkan dari sikap pemerintah yang melindungi Bakrie dalam soal Lapindo, misalnya.
Jika diurut ke belakang, bukan kali pertama ini Ani bersitegang kebijakan dengan Kalla. Sebagaimana pernah diulas beberapa waktu silam, keduanya juga pernah bentrok terkait pembiayaan monorel di Jakarta.
Di satu sisi, Ani ngotot konsorsium pemenang tender Monorel mencari pembiayaan sendiri. Setelah mereka gagal meraih pinjaman, belakangan konsorsium ini menyatakan telah mendapat jaminan pinjaman dari Dubai.
Tapi, sebuah sumber menyebutkan, Konsorsium Dubai itu sejatinya sekadar pengatur keuangan belaka. Soalnya, sumber dana konsorsium rupanya berasal dari BUMN-BUMN dalam negeri juga. Rencana ini jelas ditentang Ani. Dan, Kalla persis bersikap sebaliknya. Sekadar catatan, wacana Dana Dubai itu mengemuka tak lama setelah Bukaka ikutan nimbrung dalam proyek warisan Sutiyoso ini.
Jadi, sejatinya, kalau diibaratkan pertandingan sepakbola, skor antara keduanya 1:1. Tapi, ini jelas bukan pertandingan sepakbola. Dan, kembali ke pertanyaan awal: apa jadinya nasib pemerintah SBY jika Ani mundur meski pihak Istana telah membantah kabar ini?
Para pengusaha dalam negeri kabarnya masih menaruh respek dan harapan yang besar pada pemerintah karena melihat sosok Ani yang dinilai kompeten dan punya integritas. Ini kentara sekali setelah Ani melakukan pertemuan dengan pihak Kadin beberapa waktu lalu.
Nah, jika Ani benar-benar mundur, dikhawatirkan ekspektasi itu bakal cepat melorot. Jika itu yang terjadi, bukan tak mungkin bakal tejadi guncangan baru dalam perekonomian nasional yang sejatinya mulai "deman" ini. Tentu saja para pengkritik setia Ani bakal berteriak sebaliknya. Bagi mereka mundurnya Ani merupakan kekalahan neolib di negeri ini.
Tapi, bagi rakyat, kalau mundurnya Ani membuat ekonomi dalam negeri gunjang ganjing pastilah merupakan kekalahan bagi mereka. Akan makin banyak yang jadi korban. Hmm....
http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=17582&c_id=3¶m=uUcAMzEcKtABn0cTr4Og
Tidak ada komentar:
Posting Komentar